Kabupaten Bekasi || Potretpublik – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi menggelar kegiatan sosialisasi seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemkab Bekasi. Acara tersebut berlangsung di Gedung Wibawamukti, Komplek Perkantoran Pemkab Bekasi, Sukamahi, Cikarang Pusat, pada Jumat (03/10/2025).
Kegiatan tersebut dibuka secara langsung oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kabupaten Bekasi, Ida Farida, yang dalam sambutannya menekankan bahwa proses seleksi dilakukan secara transparan, objektif, dan akuntabel.
Kegiatan ini dihadiri oleh perangkat daerah, pejabat struktural, serta para ASN yang berkompeten dan memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi terbuka. Tujuan dari sosialisasi ini adalah memberikan pemahaman menyeluruh mengenai mekanisme, aturan, dan tahapan seleksi JPT Pratama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
“Sosialisasi ini penting agar seluruh peserta memahami tata cara seleksi JPT Pratama, sehingga dapat mengikuti setiap tahapan dengan baik. Pemkab Bekasi berkomitmen untuk melaksanakan proses ini secara terbuka, profesional, dan berdasarkan merit sistem, demi menghasilkan pejabat yang berkualitas dan berintegritas,” ujar Ida Farida.
Lebih lanjut, Ida Farida juga menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi strategi penting untuk mewujudkan visi besar Kabupaten Bekasi, yaitu Bangkit, Maju, dan Sejahtera. “Bangkit bagaimana menghadirkan pejabat yang tangguh, mempunyai komitmen, dan siap menghadapi berbagai tantangan. Maju dengan melahirkan pemimpin yang komisioner, inovatif, dan adaptif dalam memajukan tata kelola pemerintahan. Sejahtera tentunya akan melahirkan pejabat yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Ida Farida juga mengajak para ASN di lingkungan Pemkab Bekasi untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan maksimal, sekaligus menunjukkan kompetensi, kinerja, dan dedikasi terbaik dalam melayani masyarakat.
Kegiatan sosialisasi ini menjadi bagian dari upaya Pemkab Bekasi dalam meningkatkan kualitas birokrasi dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.(Red)
