Karawang || Potretpublik – Pembangunan jalan alternatif di Desa Purwadana, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, tersendat akibat belum adanya respons dari pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN) terkait permohonan penanganan kabel listrik yang melintas di jalur pekerjaan tersebut.
Tokoh Pemuda Karawang, Lukman N. Iraz, mengatakan musibah jalan amblas yang terjadi di wilayahnya hingga kini belum sepenuhnya tertangani. Pemerintah Desa Purwadana pun berinisiatif membuka akses alternatif agar warga Kampung Sumedangan, Kampung Bobojong, Perumahan Festival, hingga Golden tetap dapat beraktivitas.
Menurut dia, dukungan terhadap upaya tersebut juga datang dari pihak swasta. Perusahaan PT BMJE yang dikenal sebagai Djarum Super telah memberikan izin penggunaan lahannya untuk dilintasi jalan alternatif sementara demi kepentingan masyarakat.
“Namun dalam prosesnya terkendala kabel listrik besar yang melintas tepat di jalur pekerjaan, sehingga alat berat tidak bisa bekerja maksimal karena faktor keselamatan,” ujar Lukman, Senin (23/2/2026).
Ia menjelaskan, Pemerintah Desa Purwadana telah melayangkan surat resmi kepada PLN sejak Rabu (18/2/2026) pekan lalu, guna memohon langkah teknis atau penanganan kabel tersebut agar pembangunan jalan alternatif dapat segera dilanjutkan. Setelan surat dikirim hingga saat ini, belum ada tanggapan dari pihak PLN.
Lukman menilai kondisi tersebut berbeda dengan respons pemerintah daerah, pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat dalam hal ini Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) yang dinilainya cukup cepat merespons musibah jalan amblas di wilayah tersebut.
“Pemerintah daerah, provinsi sampai pusat melalui BBWS sudah merespons. Namun untuk persoalan kabel listrik ini belum ada respons dari PLN,” katanya.
Akibat tersendatnya pembangunan jalan alternatif, kendaraan roda empat belum dapat melintas dan aktivitas ekonomi warga mengalami perlambatan, termasuk pelayanan pendidikan serta program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia berharap PLN segera memberikan respons dan langkah konkret agar pembangunan jalan alternatif dapat diselesaikan, sehingga akses masyarakat kembali normal dan roda perekonomian tidak semakin terhambat. (Dnh/Red)
