Kabupaten Bekasi || Potretpublik – Keberadaan Pasar Tumpah Cikarang kembali mendapat sorotan dan kritikan dari masyarakat karena diduga menjadi lahan praktik pungutan liar (pungli) dan dinilai merusak pemandangan.
Seperti yang diungkapkan Wisnu Saputra selaku sekjen Ormas Brigez Kabupaten Bekasi, bahwa pada 15 Juni 2025 lalu, Pemerintah Kabupaten Bekasi sudah melakukan penertiban dengan membatasi jam operasional Pasar Tumpah hingga pukul 05.00 WIB. Sayangnya, situasi di lapangan menunjukkan bahwa pasar tersebut baru sepenuhnya bersih pada pukul 07.00 WIB. Akibatnya, arus lalu lintas yang padat di pagi hari pun berpotensi menyebabkan kesemerawutan.
“Dalam sosialisasi penertiban, hasilnya nihil. Pasar tetap beroperasi hingga waktu yang mengiaskan risiko tinggi terhadap keselamatan pengguna jalan,” ungkapnya,senin (14/7/2025).
Wisnu menambahkan, dirinya menyoroti adanya dugaan praktik pungli yang dilakukan oleh oknum yang mengaku sebagai pengelola pasar. Dia menyatakan bahwa pedagang sering menjadi korban dari praktik tersebut, yang menunjukkan lemahnya pengawasan dari pihak berwenang.
Pada 16 Mei 2025, dalam Rapat Koordinasi Penertiban Pasar di Hall Sentra Grosir Cikarang, Brigez hadir bersama Kepolisian Resort Metro Bekasi. Dalam pertemuan itu, Brigez mendukung penutupan pasar dan merekomendasikan pemindahan ke lokasi yang lebih sesuai, demi menjaga estetika kota serta fungsi fasilitas umum.
“Namun, kami kecewa karena penertiban hanya berupa himbauan jam operasional yang memberikan celah bagi praktik pungli kembali bermunculan,” tegasnya.
Wisnu menekankan bahwa pasar seharusnya melayani kepentingan umum, bukan hanya kelompok tertentu. Pihaknya mendesak PemKab Bekasi segera menutup pasar dan mencari solusi yang adil bagi para pedagang.
“Kami berkomitmen untuk mendorong Pemkab Bekasi agar menutup Pasar Tumpah dan merumuskan solusi yang baik untuk semua. Estetika dan keselamatan kota harus menjadi prioritas,” tutup Wisnu Saputra.(Red)
