Kabupaten Bekasi || Potretpublik – Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (DSDABMBK) Kabupaten Bekasi memastikan roda pembangunan infrastruktur tidak berhenti di tahun 2026. Ditengah penyesuaian anggaran daerah dan berkurangnya transfer dari pemerintah pusat, DSDABMBK memilih strategi rasionalisasi dan penajaman prioritas agar setiap rupiah anggaran tepat sasaran.
Kepala DSDABMBK Kabupaten Bekasi, Henri Lincoln, menyampaikan bahwa penyesuaian fiskal tahun ini memang berdampak pada belanja infrastruktur. Namun hal itu tidak mengendorkan komitmen pelayanan kepada masyarakat.
“Untuk sektor jalan, anggaran tahun ini mengalami penyesuaian signifikan dibanding tahun sebelumnya. Karena itu, kami melakukan rasionalisasi dan penajaman prioritas agar kegiatan tetap berjalan efektif dan tepat sasaran,” ujarnya.
Kerja bertahap, manfaat nyata
Untuk menjaga efektivitas, pelaksanaan fisik proyek disesuaikan dengan ketersediaan kas daerah. Triwulan pertama difokuskan pada administrasi dan persiapan teknis. Pekerjaan fisik akan digulirkan bertahap mulai triwulan kedua hingga keempat.
DSDABMBK juga melakukan evaluasi ulang titik-titik pekerjaan berdasarkan survei lapangan terbaru. Fokus utama diberikan pada ruas jalan yang terdampak genangan dan banjir agar penanganan benar-benar menjawab kebutuhan riil di lapangan.
“Kami tidak mengubah substansi perencanaan, namun melakukan penyesuaian lokasi berdasarkan kondisi riil di lapangan agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” jelas Henri.
Agar tidak ada jeda saat anggaran cair, dinas mempercepat proses pengadaan barang dan jasa melalui mekanisme e-purchasing.
Rincian program infrastruktur 2026
Meski terbatas, program yang disiapkan tetap menyasar kebutuhan dasar mobilitas dan pengendalian banjir warga Bekasi:
– Pembangunan jalan: 8 titik
– Pembangunan drainase jalan: 21 titik
– Pelebaran jalan menuju standar: 11 titik
– Pemeliharaan berkala jalan: 7 titik
– Rekonstruksi jalan: 1.660 titik
“Infrastruktur itu berbanding lurus dengan ketersediaan anggaran. Karena itu kami optimalkan yang ada, dengan memprioritaskan ruas yang perlu penanganan segera,” tambah Henri.
Sinergi untuk percepatan
Selain mengandalkan APBD, DSDABMBK terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat untuk mengupayakan dukungan pendanaan tambahan. Tujuannya satu: mempercepat peningkatan kualitas infrastruktur daerah.
Henri menegaskan, profesionalitas dan transparansi tetap menjadi pegangan di tengah keterbatasan.
“Kami tetap bekerja secara profesional, bertahap, dan terukur. Mohon dukungan serta kesabaran masyarakat dalam proses ini,” pungkasnya.
Dengan pendekatan prioritas berbasis data lapangan dan percepatan pengadaan, DSDABMBK Kabupaten Bekasi optimistis pembangunan jalan dan drainase 2026 tetap memberi dampak langsung. Dari pengurangan banjir hingga kelancaran mobilitas, semua diarahkan agar masyarakat Bekasi merasakan hasilnya secepat mungkin.
Di sisi lain, Pemkab Bekasi melalui DSDABMBK masih berkoordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat untuk mendapatkan tambahan dukungan pembiayaan. Upaya tersebut diharapkan dapat membantu mempercepat peningkatan kualitas infrastruktur di wilayah Kabupaten Bekasi.
Henri memastikan keterbatasan fiskal tidak mengurangi komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. (Ands/Red)
