Bandung || Potretpublik – Dewan Pimpinan Daerah Kelompok Kerja Jurnalis Nasional (DPD KKJN) Jawa Barat melaksanakan audiensi dengan BAZNAS Provinsi Jawa Barat, Selasa (18/8/2026). Audiensi tersebut menjadi momentum silaturahmi sekaligus membangun komunikasi dan sinergi antara organisasi kewartawanan, media, dan BAZNAS dalam mendukung penyampaian informasi serta kegiatan sosial kemasyarakatan.
Audiensi DPD KKJN Jawa Barat dengan BAZNAS Provinsi Jawa Barat secara khusus membahas pengajuan proposal kegiatan santunan anak yatim yang sebelumnya telah disampaikan oleh pihak KKJN. Selain itu, pertemuan juga membahas mekanisme pengajuan bantuan, persyaratan yang harus dipenuhi, serta peluang kerja sama antara KKJN dan BAZNAS dalam bidang publikasi, edukasi zakat, dan penyampaian informasi kepada masyarakat.
Ketua DPD KKJN Jawa Barat, Heri Krisdianto, menyampaikan bahwa kehadiran KKJN dalam audiensi bukan untuk mempermasalahkan ataupun menyudutkan pihak BAZNAS, melainkan untuk memperoleh penjelasan secara langsung serta memastikan setiap proses pengajuan dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami datang dengan niat baik untuk bersilaturahmi, mendapatkan penjelasan dan membangun sinergi. Kami menghormati seluruh ketentuan yang berlaku di BAZNAS dan siap mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan,” ujar Heri.
Dalam pertemuan tersebut, pihak KKJN juga menyampaikan komitmennya untuk menjalankan fungsi media secara profesional, objektif, berimbang, dan berdasarkan fakta. Media yang tergabung dalam KKJN diharapkan dapat menjadi mitra strategis dalam menyampaikan informasi mengenai program BAZNAS, edukasi zakat, kegiatan sosial, serta informasi pelayanan kepada masyarakat.
Pihak BAZNAS Provinsi Jawa Barat yang hadir dalam audiensi antara lain Budi Raharja selaku Kabag Pendistribusian dan Pendayagunaan, Tiana Awalia selaku Kasubag Pendistribusian, serta Tomi Hendrawan selaku Staf Pelaksana UPZ.
Sementara dari jajaran DPD dan DPC KKJN hadir Ketua DPD KKJN Jawa Barat Heri Krisdianto, Sekjen DPC KKJN Kota Bandung Imas Masriyah, Sekjen DPC KKJN Kabupaten Bandung Gunawan, Humas DPC KKJN Kota Bandung Iis Aisah, serta jajaran OKK DPC KKJN Kota Bandung Undang Sudrajat dan Ratna.
Dalam suasana audiensi yang berlangsung terbuka dan kekeluargaan, kedua pihak membahas pentingnya komunikasi yang baik agar setiap program maupun pengajuan dapat berjalan secara tertib dan sesuai aturan.
KKJN juga menyampaikan kesiapan untuk melengkapi maupun memperbaiki dokumen apabila masih terdapat persyaratan yang belum terpenuhi. Hal tersebut menjadi bagian dari komitmen KKJN untuk menghormati mekanisme kelembagaan dan ketentuan BAZNAS.
Selain persoalan proposal santunan anak yatim, audiensi turut membuka peluang terjalinnya kerja sama antara KKJN dengan BAZNAS, khususnya dalam penyebarluasan informasi positif kepada masyarakat. Sinergi tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan pemahaman masyarakat mengenai zakat, infak, sedekah, serta berbagai program sosial yang dilaksanakan BAZNAS.
Di akhir audiensi, Ketua DPD KKJN Jawa Barat Heri Krisdianto menyampaikan apresiasi kepada BAZNAS Provinsi Jawa Barat atas waktu, sambutan, perhatian, dan keterbukaan yang diberikan.
“Alhamdulillah, kami sangat mengapresiasi waktu, sambutan, dan keterbukaan dari BAZNAS Provinsi Jawa Barat. Dari audiensi ini kami mendapatkan penjelasan yang jelas sekaligus peluang untuk membangun sinergi dan kerja sama ke depannya. Kami siap mengikuti seluruh mekanisme dan ketentuan yang berlaku di BAZNAS,” ungkapnya.
Heri berharap komunikasi antara DPD KKJN Jawa Barat dan BAZNAS Provinsi Jawa Barat dapat terus terjalin dengan baik dan berkembang menjadi kerja sama yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Semoga komunikasi dan kerja sama antara DPD KKJN Jawa Barat dan BAZNAS Provinsi Jawa Barat terus terjalin dengan baik serta memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung kegiatan sosial dan edukasi kepada masyarakat,” pungkasnya.
Audiensi tersebut diharapkan menjadi awal yang baik bagi terbangunnya hubungan kelembagaan yang lebih erat antara KKJN dan BAZNAS Provinsi Jawa Barat, dengan mengedepankan komunikasi, transparansi, profesionalitas, dan kepentingan masyarakat. (Iis/Red)
