Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Pemerintahan

DPRD Kab Bekasi Bereaksi Keras soal Kali Cikarang! Ancam Panggil Management Riverdale

1244
×

DPRD Kab Bekasi Bereaksi Keras soal Kali Cikarang! Ancam Panggil Management Riverdale

Sebarkan artikel ini
Keterangan Foto : DPRD Kabupaten Bekasi dimimta segera panggil management apartemen Riverdale, Senin (16/11/2026).

Kabupaten Bekasi || Potretpublik – Polemik dugaan penghalangan akses kegiatan pembersihan Kali Cikarang oleh management Apartement Riverdale mendapat perhatian serius dari sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bekasi.

Tiga anggota legislatif dari Fraksi Golkar, PKB, dan Demokrat menyampaikan keprihatinan sekaligus meminta persoalan tersebut segera ditindaklanjuti.

Bahkan, Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi membuka peluang memanggil management Apartement Riverdale untuk dimintai penjelasan terkait persoalan tersebut.

Sorotan ini mencuat setelah tim Rehab Kali Cikarang mengaku mengalami hambatan akses ketika hendak melakukan kegiatan pembersihan sampah dan pengangkatan sedimentasi sungai di belakang kawasan Apartemen Riverdale.

Padahal, kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga kebersihan dan kelancaran aliran sungai, sekaligus mengantisipasi potensi banjir menjelang musim penghujan.

Ahmad bin Olim: Jangan Korbankan Kepentingan Publik

Anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi Golkar, Ahmad bin Olim, menyayangkan adanya dugaan penghalangan terhadap kegiatan pembersihan Kali Cikarang.

Ia menegaskan, upaya menjaga lingkungan dan mencegah banjir seharusnya menjadi kepentingan bersama yang tidak boleh dihambat oleh kepentingan pengelolaan kawasan.

“Kalau benar ada penghalangan terhadap kegiatan pembersihan sungai, tentu ini sangat disayangkan. Jangan sampai kepentingan pengelolaan kawasan justru mengesampingkan kepentingan masyarakat luas. Sungai merupakan bagian dari lingkungan yang harus dijaga bersama, bukan diperlakukan seolah-olah menjadi kepentingan eksklusif pihak tertentu,” tegas Ahmad.

Ia juga meminta instansi pemerintah terkait segera turun tangan untuk memastikan persoalan tersebut tidak berlarut-larut.

Menurutnya, setiap aktivitas pembangunan maupun perubahan kondisi di sekitar aliran sungai harus memperhatikan aturan, kewenangan, serta aspek kelestarian lingkungan.

“Jangan sampai ketika banjir terjadi, semua pihak baru saling menyalahkan. Pencegahan harus dilakukan dari sekarang. Pemerintah daerah dan BBWS harus memastikan fungsi sungai tetap terjaga. Masyarakat yang memiliki kepedulian dan berinisiatif membersihkan sungai seharusnya diapresiasi, bukan malah dipersulit,” tambahnya.

Komisi III Siapkan Pemanggilan Manajemen Riverdale

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi PKB, Jaya Marjaya, menyampaikan sikap lebih tegas. Ia menyoroti sejumlah informasi yang diterimanya terkait dugaan penebangan pohon, pembuangan material pohon ke sungai, hingga pembangunan turap di sekitar aliran Kali Cikarang.

Baca Juga :  Jadi Skala Prioritas, DSDABMBK : Kemantapan Jalan di Kabupaten Bekasi Capai 73,98 Persen

“Kalau memang itu merupakan kawasan kewenangan BBWS, seharusnya ada izin terlebih dahulu apabila ingin melakukan pembangunan turap. Pohon juga tidak boleh sembarangan ditebang, apalagi sampai dibuang ke sungai,” tegas Jaya.

Ia juga menyayangkan apabila kegiatan positif yang dilakukan Rehab Kali Cikarang justru tidak mendapat dukungan dari pihak pengelola apartemen.

Menurut Jaya, kegiatan pembersihan sungai sangat penting untuk memastikan aliran air tetap lancar, terlebih menjelang musim hujan ketika potensi banjir perlu diantisipasi bersama.

Sebagai Wakil Ketua Komisi III, Jaya menyatakan pihaknya berencana memanggil manajemen Apartemen Riverdale untuk meminta klarifikasi sekaligus mengetahui alasan di balik dugaan penghalangan akses tersebut.

“Kemungkinan Komisi III akan memanggil pihak manajemen Apartemen Riverdale untuk RDP. Kalau diperlukan, kami juga akan melakukan sidak langsung ke lapangan,” ujarnya.

Jaya mengatakan, pemanggilan tersebut diupayakan secepatnya. Namun, pihaknya masih harus menyesuaikan agenda kerja DPRD yang saat ini tengah disibukkan dengan pembahasan Pansus 19 dan anggaran tahun 2027.

“Kalau tidak awal Desember, kemungkinan akhir November. Kami sedang mencari waktu kosong agar persoalan ini bisa segera ditindaklanjuti,” tambahnya.

Hariyanto Minta DLH dan BBWS Citarum Turun Tangan

Disisi lain, anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi Demokrat, Hariyanto, juga menyayangkan apabila benar kegiatan pemeliharaan Kali Cikarang mengalami hambatan akses dari pihak pengelola Apartemen Riverdale.

Menurutnya, sungai merupakan bagian dari kepentingan publik yang harus dijaga bersama. Tanggung jawab pemeliharaan lingkungan bukan hanya berada di tangan pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat dan seluruh pihak yang berada di sekitar aliran sungai.

“Saya sangat menyayangkan kalau memang benar kegiatan pemeliharaan dan pembersihan Kali Cikarang mengalami hambatan akses oleh pihak pengelola apartemen. Sungai itu kepentingan publik. Menjaga kebersihan, kelancaran aliran air, dan fungsi sungai bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga kita semua,” kata Hariyanto.

Ia meminta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi dan BBWS Citarum segera turun tangan untuk memfasilitasi komunikasi antara Rehab Kali Cikarang dengan pihak pengelola apartemen.

Baca Juga :  Pimpin Apel Awal Tahun 2025, Pj Sekda Jaoharul Alam Ingatkan Evaluasi Kinerja ASN

Hariyanto juga menilai perlu ada kejelasan mengenai status kewenangan sungai, akses kawasan, serta mekanisme pemeliharaan Kali Cikarang agar tidak menimbulkan persoalan serupa di kemudian hari.

“Jangan sampai sungai hanya dianggap penting ketika banjir sudah terjadi. Pencegahan harus dilakukan sejak sekarang. Apa yang dilakukan rekan-rekan Rehab Kali Cikarang merupakan bagian dari upaya pencegahan yang seharusnya didukung,” tegasnya.

Terkait informasi dugaan penebangan pohon dan pembangunan turap di sekitar aliran sungai, Hariyanto meminta seluruh persoalan tersebut diperiksa melalui mekanisme dan koordinasi dengan instansi yang berwenang.

Ia menegaskan, persoalan perizinan maupun akses lahan harus diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku, bukan dengan menghambat kegiatan masyarakat yang memiliki tujuan menjaga lingkungan.

“Kita perlu melihat bagaimana perizinannya, bagaimana status lahannya, dan siapa yang memiliki kewenangan. Semua harus diselesaikan melalui koordinasi dan mekanisme yang berlaku. Saya mendorong persoalan ini ditindaklanjuti dan instansi terkait diminta bertanggung jawab sesuai kewenangannya,” ujarnya.

Dewan Minta Persoalan Tidak Berlarut-larut

Sorotan tiga anggota DPRD Kabupaten Bekasi tersebut menambah tekanan agar persoalan dugaan penghalangan akses pembersihan Kali Cikarang segera mendapat penyelesaian.

Terlebih, kegiatan Rehab Kali Cikarang memiliki tujuan menjaga fungsi sungai, mengurangi penumpukan sampah dan sedimentasi, serta mengantisipasi potensi banjir saat intensitas hujan meningkat.

Kini, perhatian tertuju pada langkah Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi yang berencana memanggil manajemen Apartemen Riverdale untuk meminta penjelasan.

Publik juga menunggu klarifikasi dari pihak pengelola terkait alasan pembatasan akses, termasuk informasi mengenai penebangan pohon dan pembangunan turap yang menjadi sorotan.

Hingga berita ini ditulis, belum terdapat keterangan langsung dari manajemen Apartemen Riverdale mengenai tudingan tersebut. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi dari pihak pengelola maupun instansi terkait.

Persoalan ini diharapkan tidak berhenti pada polemik akses semata, tetapi menjadi momentum untuk memastikan pengelolaan dan pemeliharaan Kali Cikarang berjalan sesuai aturan serta mengutamakan keselamatan lingkungan dan kepentingan masyarakat luas. (Red)