Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Pemerintahan

Pemkab Bekasi Siap Fasilitasi Program Revitalisasi Tambak Pantura di Muaragembong

1137
×

Pemkab Bekasi Siap Fasilitasi Program Revitalisasi Tambak Pantura di Muaragembong

Sebarkan artikel ini
Keterangan Foto: Pemerintah Kabupaten Bekasi bersama tim Kantor Staff Kepresidenan (KSP) Direktur Ikan Air Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengadakan rapat persiapan revitalisasi tambak pantura Jawa Barat yang berlangsung di ruang kerja kantor Bupati Bekasi, Selasa (17/11/2026).

Kabupaten Bekasi || Potretpublik – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi menyatakan dukungan penuh terhadap kelancaran monitoring dan pelaksanaan program revitalisasi tambak Pantai Utara (Pantura) Jawa Barat, khususnya yang menyasar enam desa di Kecamatan Muaragembong dengan luas objek mencapai 4.133 hektare.

Dukungan tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Endin Samsudin, saat mewakili Bupati Bekasi dalam rapat koordinasi laporan perkembangan pelaksanaan program revitalisasi tambak Pantura Jawa Barat, di Ruang Kerja Bupati Bekasi, Cikarang Pusat, Selasa (17/11/2026).

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri, Plt. Kepala Dinas Perikanan Yulia Legiana, Direktur Ikan Air Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Ikhsan Kamil, bersama tim Kantor Staf Presiden (KSP), Kepala Bidang Jembatan DSDABMBK dan Camat Muaragembong.

Endin menyampaikan, Pemkab Bekasi siap memfasilitasi dan mendukung berbagai kebutuhan pemerintah pusat agar program strategis tersebut dapat berjalan lancar dan mencapai hasil sesuai harapan.

Menurutnya, program revitalisasi tambak Pantura merupakan salah satu agenda strategis pemerintah yang membutuhkan dukungan dan sinergi seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat maupun daerah.

Baca Juga :  Gebyar Paten di Kecamatan Kutawaluya, Masyarakat Antusias Nikmati Pelayanan

“Program ini adalah program strategis yang memang harus kita sukseskan. Kami dari Pemerintah Kabupaten Bekasi akan seoptimal mungkin mendukung agar program ini berjalan dengan lancar dan sukses, sesuai harapan Bapak Presiden,” ujar Endin.

Endin menjelaskan, sosialisasi mengenai program revitalisasi tambak Pantura telah beberapa kali dilakukan. Pemerintah daerah juga terus berupaya memastikan informasi mengenai program tersebut tersampaikan kepada masyarakat di wilayah yang menjadi sasaran.

Sebagai bagian dari persiapan, Pemkab Bekasi sebelumnya telah mendampingi kegiatan peninjauan dan penjaringan aspirasi masyarakat di Desa Pantai Harapanjaya, Kecamatan Muaragembong.

Dalam kegiatan tersebut, pemerintah daerah memilih untuk terlebih dahulu menyerap aspirasi dari perangkat desa dan masyarakat, tanpa mengambil langkah lebih jauh sebelum memperoleh arahan teknis dari pemerintah pusat, khususnya KKP dan KSP.

“Pada prinsipnya, masyarakat menyesuaikan dengan program pemerintah. Namun, kami tentu perlu memastikan setiap tahapan berjalan sesuai arahan dan koordinasi dengan pihak yang memiliki kewenangan terhadap program ini,” jelasnya.

Baca Juga :  DPRD Kab Subang Gelar Rapat Paripurna HUT ke-78 Subang, Bertemakan Karya Nyata Subang Ngabret "Wujudkan Subang Unggul, Maju Kompetitif, Sejahtera dan Religius

Lebih lanjut, Endin mengatakan, Pemkab Bekasi siap menindaklanjuti hasil koordinasi bersama KKP dan KSP, termasuk memfasilitasi kebutuhan pelaksanaan monitoring lapangan yang dijadwalkan berlangsung di Kecamatan Muaragembong.

Pemerintah daerah juga berharap dapat terus mendampingi tim pemerintah pusat dalam peninjauan lokasi guna memastikan kesiapan wilayah serta memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi di lapangan.

Ia menegaskan, Pemkab Bekasi akan menyesuaikan langkah dan dukungan sesuai kebutuhan pemerintah pusat, sehingga pelaksanaan program revitalisasi tambak Pantura dapat berjalan terkoordinasi dan memberikan hasil optimal.

“Kami siap memfasilitasi dan membantu menyukseskan program ini. Untuk substansi maupun teknis pelaksanaannya, tentu kami akan menyesuaikan dengan arahan dan kebutuhan dari pemerintah pusat,” pungkasnya.

Rencananya pada Rabu (18/11/2026) akan dilaksanakan monitoring dari Pemerintah Pusat yaitu Kepala KSP, Gubernur Jawa Barat bersama Sekda, Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja serta kelala daerah lain yang juga mendapat program serupa di Jawa Barat. (Red)