Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Pemerintahan

Permohonan Informasi Tak Ditanggapi, Desa Cikarang Kota Digugat di Komisi Informasi Jawa Barat

1343
×

Permohonan Informasi Tak Ditanggapi, Desa Cikarang Kota Digugat di Komisi Informasi Jawa Barat

Sebarkan artikel ini
Keterangan Foto : Kantor Desa Cikarang Kota selaku termohon dan akte register sidang sengketa informasi Komisi Informasi Jawa Barat.

Kabupaten Bekasi || Potretpublik – Sengketa informasi publik yang melibatkan Pemerintah Desa Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, resmi tercatat di Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat.

Hal tersebut tertuang dalam Akta Registrasi Sengketa dengan nomor 3037/REG-PSI/X/2026 tertanggal 7 Oktober 2026. Permohonan ini diajukan oleh PT. Potret Publik Mediatama sebagai pemohon terhadap Pemerintah Desa Cikarang Kota selaku termohon.

Adapun nomor perkara yang tercatat adalah 3474/K-B1/PSI/KI-JBR/X/2026. Sengketa ini berkaitan dengan permohonan informasi publik yang tidak ditanggapi oleh pihak termohon.

Dalam gugatan tersebut disebutkan bahwa sengketa terjadi akibat kurangnya transparansi atau keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Cikarang Kota sebagai badan publik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Selain itu, juga terdapat dugaan adanya penyimpangan dalam pengelolaan anggaran dana desa.

Pimpinan Redaksi Potret Publik, Karvin Hermawan yang akrab disapa Kevin Guntank, menjelaskan bahwa sebelum mengajukan sengketa ke Komisi Informasi, pihaknya telah menempuh prosedur permohonan informasi sesuai aturan yang berlaku.

Ia menyebutkan, pihaknya telah mengirimkan surat permohonan informasi dengan nomor 490/PI/RED/PP/VII/2026 tertanggal 23 Juli 2026 melalui jasa pengiriman JNE dan diterima pegawai Desa Cikarang Kota, namun tidak mendapatkan jawaban.

Baca Juga :  Pemkab Bekasi Targetkan Bangun 2.500 Rutilahu di Tahun 2026

“Kami sudah mengirimkan surat permohonan informasi ke kantor Desa Cikarang Kota via JNE dan diterima oleh pegawai Desa, namun tidak dibalas,” ujarnya. Rabu, (18/11/2026)

Kevin menambahkan, pihaknya kembali mengirimkan surat keberatan dengan nomor 524/Srt.KBRT/RED/PP/VIII/2026 tertanggal 18 Agustus 2026 melalui jasa pengiriman yang sama dan diterima oleh pegawai Desa. Namun, hingga batas waktu yang ditentukan, surat tersebut juga tidak mendapat jawaban.

Karena tidak adanya respons dari pihak Pemerintah Desa Cikarang Kota pihaknya kemudian mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat.

Adapun dalam gugatan tersebut, terdapat sembilan item dokumen yang dimohonkan, baik dalam bentuk softcopy maupun hardcopy, di antaranya:

1. Peraturan Desa tentang APBDes Desa Cikarang Kota tahun 2024 dan 2025 beserta lampirannya.

2. Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes tahun 2024 dan 2025

3. Peraturan Desa tentang Pengelolaan Aset Desa Cikarang Kota.

4. Keputusan Kepala Desa tentang penetapan harga sewa tanah kas desa.

Baca Juga :  Diskominfosantik Gelar Rakor dan Pembinaan PPID Perangkat Desa

5. Tanda Terima / Bukti pembayaran sewa tanah kas desa (TKD) dari penyewa ke rekening desa tahun 2024 dan 2025.

6. Buku inventaris aset atau barang milik Desa Cikarang Kota.

7. Bukti kepemilikan tanah kas desa (TKD) atau bengkok Desa Cikarang Kota.

8. Surat bukti belanja barang milik Desa Cikarang Kota yang di peroleh dari belanja modal APBDes Desa Cikarang Kota tahun 2024 dan 2025.

9. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) penggunaan dana bumdes tahun anggaran 2024 dan 2025.

Sementara itu, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat menyatakan bahwa penetapan hari sidang akan dilakukan setelah permohonan tersebut tercatat dalam buku register sengketa informasi. Pihak pemohon dan termohon nantinya akan mendapatkan pemberitahuan resmi terkait jadwal persidangan.

Akta registrasi tersebut ditandatangani oleh Petugas Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, Agus Supriyanto.

Dengan terdaftarnya sengketa ini, diharapkan proses penyelesaian dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Ands/Red)