Kota Bekasi || Potretpublik – Kebijakan Sekolah Manusia Unggul (Maung) tahun ini sudah memasuki fase pelaksanaan. Hall itu terlihat pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Ajaran 2026/2027 mulai memantik gelombang kritik tajam. Baru beberapa pekan diteken Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, petunjuk teknis pelaksanaan SPMB justru dinilai belum siap diterapkan dan sarat ketidakjelasan.
Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 420/Kep.207-Disdik/2026 tentang Petunjuk Teknis SPMB SMA, SMK, dan SLB yang ditandatangani pada tanggal 24 April lalu, dinilai dipaksakan.
Salah satu program Sekolah Maung yang tercantum dalam lampiran Juknis juga memicu kontroversi. Banyak pihak menilai konsep tersebut memiliki aroma kuat kebijakan lama Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) yang sebelumnya telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi.
Belum hilang dari ingatan masyarakat tentang putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 8 Januari 2013 yang menyatakan RSBI dan SBI bertentangan dengan prinsip pemerataan pendidikan sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945.
Kini, konsep Sekolah Maung diperkenalkan dengan penjelasan yang dinilai masih sumir, muncul kekhawatiran bahwa pola lama pendidikan “kelas unggulan” kembali dihidupkan dengan kemasan baru.
Polin Sihotang, Sekjen LSM SKOP mengutarakan kekhawatiran terhadap konsep sekolah Maung akan menimbulkan diskriminasi dan kesenjangan pembangunan pendidikan baik sarana prasarana, maupun penempatan tenaga pendidik. “Ada sekolah unggulan yang mendapat perhatian lebih, sementara sekolah lainnya dianggap ‘kelas dua.’ Dari aspek lain, kesempatan ratusan anak yang berdomisili di sekitar sekolah Maung, salah satunya SMA Negeri 1 Kota Bekasi hilang seketika ketika aturan diberlakukan. Bisa dibayangkan, seperti apa psikologis anak dari warga di sekeliling SMA Negeri 1 Kota Bekasi sirna dalam sekejap,” tuturnya bernada menyindir SPMB tahun ini.
Skema tersebut dinilai berpotensi mempersempit kesempatan ribuan siswa di Jawa Barat untuk bersaing secara adil dalam SPMB. Pasalnya, seleksi sekolah Maung disebut lebih menitikberatkan pada capaian prestasi akademik maupun nonakademik. Sementara di sisi lain, realitas di Provinsi Jabar menunjukkan tidak semua siswa memiliki akses yang sama untuk memperoleh prestasi tersebut.
Jumlah kejuaraan, event kompetisi, maupun ajang pencarian prestasi tingkat Provinsi Jawa Barat hingga nasional dinilai masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan jumlah peserta didik di Jabar yang mencapai jutaan siswa. Akibatnya, hanya sebagian kecil anak yang memiliki peluang memperoleh sertifikat atau rekam jejak prestasi sebagai syarat bersaing di jalur unggulan tersebut.
Kondisi itu dianggap menciptakan ketimpangan baru dalam akses pendidikan negeri. Anak-anak yang sebenarnya memiliki kemampuan akademik baik, tetapi tidak pernah mendapat kesempatan mengikuti kompetisi, sehingga berpotensi tersingkir hanya karena kalah dokumen prestasi.
Ironisnya, banyak pihak menilai Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum sepenuhnya membaca persoalan mendasar tersebut. Ketika jalur sekolah unggulan dibatasi dengan parameter prestasi yang ruang kompetisinya sendiri sangat sempit, maka secara otomatis kesempatan anak di Provinsi Jabar itu sendiri yang ikut bertarung dalam SPMB ikut menyusut.
Maka dari itu, sambung Polim Sihotang, pihak mendesak program Sekolah Maung dihentikan, sebelum menimbulkan korban diskriminasi. “Kami mendesak agar Gubernur Jawa Barat segera membatalkan program Sekolah Maung. Ini berpotensi menyakiti hati rakyat,” ujarnya. (Ricardo/Red)
