Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Pemerintahan

Asset Umat Terancam Raib, BAZNAS Kab Bekasi Ungkap Tidak Ada Serah Terima Jaman Transisi BAZDA ke BAZNAS

1347
×

Asset Umat Terancam Raib, BAZNAS Kab Bekasi Ungkap Tidak Ada Serah Terima Jaman Transisi BAZDA ke BAZNAS

Sebarkan artikel ini
Keterangan Foto : Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bekasi.

Kabupaten Bekasi || Potretpublik — Aset tanah berupa lahan persawahan seluas kurang lebih tiga hektare yang berlokasi di Kampung Segaran, Dusun III, Desa Karang Segar, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, diduga terancam raib.

Pasalnya, lahan yang semestinya menjadi aset umat dibawah naungan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bekasi tersebut disinyalir telah beralih status kepemilikannya menjadi atas nama perorangan yang kuat dugaan tercatat atas nama salah satu komisioner BAZNAS Kabupaten Bekasi yang tengah menjabat saat ini.

Berdasarkan hasil investigasi penelusuran dilapangan, dugaan beralihnya aset tersebut terkuak setelah ditemukan kejanggalan pada status pencatatan lahan sawah yang berada di wilayah utara Kabupaten Bekasi itu. Lahan yang dibeli dari dana pengelolaan umat tersebut diduga kuat mengalami proses balik nama sertifikat menjadi hak milik pribadi, sehingga mengancam hilangnya aset lembaga publik yang seharusnya diperuntukkan bagi kemaslahatan mustahik.

Sementara, Kaur Trantib Desa Karang Segar yang akrab disapa Garong ketika dikonfirmasi membenarkan keberadaan lahan seluas tiga hektare di wilayahnya yang sejak lama dikenal warga sebagai aset milik BAZNAS Kabupaten Bekasi.

Ia mengungkapkan riwayat pengelolaan lahan sawah tersebut hingga alur setoran hasil garapannya yang justru mengarah ke oknum pimpinan lembaga.

“Benar Bang, di Kampung Segaran Dusun III ada tanah dalam bentuk sawah seluas kurang lebih tiga hektare milik BAZNAS Kabupaten Bekasi. Dulu penggarapnya Wakil Bayi kemudian Haji Arap sekarang digarap oleh Ustaz Nurhasan. Adapun untuk dia (Ustaz Nurhasan—red), untuk setoran, setahu saya selama ini diserahkan ke salah satu komisioner BAZNAS Kabupaten Bekasi karena memang anak buahnya (H Aminulloh/H Abdul Azis-red),” ungkap Garong.

Lebih lanjut, Garong menyoroti hilangnya penanda fisik kepemilikan lembaga di lokasi sawah tersebut pada masa awal penguasaan lahan, sempat terpasang papan informasi yang menegaskan status tanah milik BAZNAS, namun atribut tersebut kini sudah tidak lagi terlihat.

Baca Juga :  Pemda Prov Jabar dan ITB Kembangkan Mobile Cold Storage Berbasis "Solar Cell"

“Dulu di sekitar tanah sawah itu ada spanduk yang bertuliskan “Tanah Ini Milik BAZNAS Kabupaten Bekasi”. Namun karena cuma dari bahan banner, tidak lama setelahnya hilang,” tutupnya.

Disisi lain, warga setempat, Hasanudin, yang dulunya menjabat sebagai juru tulis desa, memaparkan kronologis asal-usul hingga perubahan pencatatan lahan dan dirinya menerangkan bahwa lahan tersebut awalnya dibeli untuk kepentingan wakaf lembaga sebelum akhirnya muncul nama perorangan dalam catatan pajak daerah.

“Jual beli tanah sawah itu terjadi sekitar tahun 1980-an, sekitar tahun 1985-1986 dari pemilik awal Talim bin Darim dan Enas Masnan, dengan almarhum Haji Muhayar dari KUA Pebayuran sebagai perantaranya, dan peruntukannya saat itu untuk wakaf BAZIS Kabupaten, bukan pribadi.

Dulu sawahnya belum produktif dan irigasinya belum ada, kondisinya masih tanah bera (lahan pertanian seperti sawah atau ladang yang sengaja dibiarkan tidak ditanami tanaman budidaya dalam satu atau beberapa musim tanam—red) yang bergantung pada hujan, sementara penggarapnya dulu Wakil Bayi lalu Haji Arab.

Memasuki sekitar tahun 2017, ketika Haji Arab berangkat haji, lahan itu diambil alih oleh Ustaz Nurhasan dengan mengerahkan kelompok atau ormas, dan di sekitar tahun itu pula muncul mutasi nama di catatan DHKP desa menjadi Haji Aminulloh dan Haji Abdul Aziz. Saya sendiri bingung apa dasar transaksinya dan bagaimana mekanisme mutasinya apakah lewat PTSL atau bagaimana—karena setahu saya transaksi lembaga semestinya atas nama lembaga (BAZIS-red), bukan pribadi.

Selama ini warga di sini juga tidak merasakan manfaatnya sama sekali untuk kebutuhan seperti mushala, majelis, maupun pesantren, padahal saya masih menyimpan data awal serta catatan DHKP dan siap menjadi saksi hidup karena banyak saksi lama serta pejabat terdahulu sudah tiada.” Ungkapnya Hasanudin.

Menanggapi temuan dan dugaan raibnya aset tersebut, Wakil Ketua III BAZNAS Kabupaten Bekasi, H. Abdul Aziz HN, ST, ketuka dikonfirmasi

Baca Juga :  Disperkimtan Kab Bekasi Kebut Pembangunan Rutilahu dan SPAL-DS Capai 60 Persen, Targetkan Rampung Desember

Ia menyatakan bahwa dalam catatan administrasi aset BAZNAS Kabupaten Bekasi saat ini, tidak ditemukan adanya daftar kepemilikan tanah yang berlokasi di Kecamatan Pebayuran.

Abdul Aziz menduga, persoalan ini berakar pada masa transisi perubahan nomenklatur kelembagaan dari Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) menjadi BAZNAS Kabupaten Bekasi beberapa tahun silam, di mana proses serah terima aset diduga tidak berjalan tuntas.

Keterangan Foto : Wakil Ketua III (Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan) Baznas Kabupaten Bekasi, H. Abdul Aziz HN, S.T. ketika dikonfirmasi.

“Saat ini tidak tercatat adanya aset tanah yang berlokasi di Pebayuran. Kemungkinan tanah tersebut dulu milik BAZDA Kabupaten Bekasi, dan pada saat dulu serah terima dari BAZDA Kabupaten Bekasi ke BAZNAS Kabupaten Bekasi (perubahan nomenklatur) tidak diserahterimakan.Nanti saya akan komunikasikan kepada Pak Solihin Sari, karena dulu beliau Ketua BAZDA Kabupaten Bekasi, mengapa tidak ada serah terima tersebut,” terang Abdul Aziz yang juga sebagai anggota komisioner Baznas Kabupaten Bekasi. Kamis (19/11/2026) kepada Potretpublik.

Sebagaimana diketahui, transformasi kelembagaan zakat dari BAZDA menjadi BAZNAS Kabupaten Bekasi merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang melewati masa transisi pada kurun waktu 2011 hingga 2014 dan secara resmi ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Bekasi Nomor 450/Kep.162-AdmKesra/2016 pada tahun 2016. Dalam tata kelola pemerintahan dan lembaga publik, setiap perubahan nomenklatur wajib diikuti dengan audit serta berita acara serah terima aset secara menyeluruh agar harta umat tidak berada di area abu-abu yang rawan disalahgunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab.

Celah administrasi pada masa transisi inilah yang kini menjadi sorotan tajam. Jika tidak segera dilakukan penelusuran riwayat pertanahan (warkah) ke kantor pertanahan setempat serta audit investigatif secara transparan, lahan produktif seluas tiga hektare di Desa Karang Segar tersebut berpotensi hilang selamanya dari daftar kekayaan umat dan jatuh ke tangan pribadi. (Red)